Selasa, 27 September 2011

PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU [1]

by Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si

image Ada yang istimewa dalam Peringatan Hari Guru Nasional XI (Kamis, 2 Desember 2004), karena Presiden mencanangkan guru sebagai profesi. Pencanangan itu diharapkan menjadi tonggak kebangkitan guru untuk senantiasa terus meningkakan profesionalismenya dan sebagai upaya agar profesi guru menjadi daya tarik bagi putra-putri terbaik negeri ini untuk menjadi guru.

Sejak itu, gairah untuk segera menetapkan undang-undang profesi guru dan dosen menjadi semakin kentara. Kini, setelah sejumlah perangkat perundang-undangan dan anggaran yang belakangan terasa agak berat sudah dipenuhi, wacana bergeser ke arah sertifikasi guru. Tak mengherankan bila kini para guru dan sejumlah orang yang punya perhatian kepada guru, memperbincangkan soal kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi.

Sajian pendek ini, yang diharapkan akan diikuti dengan sajian-sajian lain yang bersifat lebih teknis dan substantif, dimaksudkan sebagai pengantar untuk menempatkan secara proporsional profesi guru dalam konteks profesionalisasi keguruan. Hajatnya sederhana, bila dikehendaki atau menghendaki guru diterima dan diakui sebagai profesi, maka para guru sendiri harus memahami apa sebenarnya makna dan bagaimana tanggungjawab profesional itu. Secara agak sengaja, kupasan tentang sejumlah keistimewaan, misalnya gaji dan penghargaan, tidak begitu ditonjolkan, karena menilik asal katanya dorongan sejati seorang profesional sebenarnya bukan penghasilan atau penghargaan, melainkan kecintaan (to profess). Akan halnya gaji dan penghargaan atas suatu layanan profesional, harus disikapi sebagai konsekuensi dari layanan profesional yang penuh pengabdian dan kecintaan.

Vokasi, Okupasi, dan Profesi

Masyarakat sekarang cenderung mengacaukan pengertian kata "profesi". Kekacauan pertama, kata "profesi" (profession) dianggap sama dengan pekerjaan (vocation) dan atau matapencaharian (occupation). Kekacauan kedua, profesi dipandang sebagai keseluruhan penge­tahuan dan keterampilan teknis yang harus dikuasai untuk melakukan suatu pekerjaan, tanpa ada tali-temali dengan persoalan-persoalan etika yang melekat pada pekerjaan itu.

Kedua kekacauan itu bersumber kepada kesalahan pemahaman tentang makna kata "profesi". Menurut sebuah kamus, "profession" berarti suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut pendidikan tinggi khusus dan rangkaian latihan intensif dan berjangka panjang (an occupation requiring considerable training and specialized study). Kata ini berasal dari kata Latin professus, derivasi dari kata profiteor, yaitu menyatakan secara terbuka di hadapan umum.

Tidak berhenti di situ, kekacauan juga menyangkut hubungan antara pengertian "akademik" dengan pengertian "profesional." Pendidikan profesional adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memangku jabatan-jabatan yang bersifat tertutup (closed occupations) yang lazimnya dilindungi undang-undang. Sebagai contoh jabatan kedokteran, jabatan ke-insinyur-an, jabatan bidang hukum, dan sebagainya. Sebaliknya, pendidikan akademik adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk melakukan telaah-telaah keilmuan (academic inquiries). Pendidikan akademik menekankan penguasaan ilmu-ilmu dasar (basic sciences), seperti fisika, biologi, sosiologi, ilmu politik dan ilmu ekonomi. Program studi akuntansi, misalnya jelas merupakan pendidikan profesi, sedangkan program studi ekonomi pembangunan adalah pendidikan akademik.

Kerancuan antara konsep "profesi" dengan konsep "okupasi" terletak pada fungsi pekerjaan yang sama-sama untuk memperoleh nafkah, sehingga menganggap diri atau dianggap oleh masyarakat sebagai pemain profesional, sekalipun kemahiran atau ke­ahlian mereka tidak cukup tinggi menurut tuntutan profesionalisme. Tuntutan profesionalisme ini pun berbeda dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain, bergantung pada perbedaan mutu pelatihan, tuntutan dan persaingan di kedua lingkungan tersebut. Karena itu, setiap usaha pendidikan profesional dan upaya profesionalisasi harus terlebih mengajukan pertanyaan: Apakah ukuran, kriteria, atau standar profesionalisme yang dipergunakan sebagai acuan dalam program pendidikan atau program pengembangan profesionalisme tersebut merupakan standar berkeabsahan? Bukan tidak mungkin, misalnya, pada bidang yang mempunyai standar internasional, ketidak-sesuaian standar akan membuat seseorang tidak mampu bersaing melawan tenaga-tenaga profesional dari negara lain.

Satu persoalan lagi harus dicatat, yaitu berkenaan dengan dinamika profesi. Ketika ilmu­-ilmu pengetahuan mengalami kemajuan begitu cepat, standar yang berlaku dalam suatu periode pasti mengalami perubahan. Standar profesionalisme, misalnya untuk bidang-bidang kedokteran, teknologi, hukum, manajemen, akuntansi, serta pendidikan telah mengalami perubahan cukup penting dibandingkan dengan standar yang berlaku sepuluh atau lima belas tahun lalu. Karena itu, pendidikan profesional dan program profesionalisasi ha­rus selalu mengikuti perkembangan dan memutakhirkan standar yang digunakan. Kegagalan dalam pemutakhiran akan menyebabkan khalayak sasaran program hanya menguasai kecakapan profesional kedaluwarsa (outdated professionalism), yang pada gilirannya akan merugikan masya­rakat.

Kekacauan kedua tentang profesionalisme berkenaan dengan pandangan bahwa profesionalisme merupakan suatu bidang keahlian dan kemahiran semata, tanpa bersangkut-paut dengan masalah moralitas atau etika. Ketika dihadapkan pada persoalan moral dan etika, banyak tenaga profesional akan menghindar dan berkata, "Saya seorang profesional. Urusan saya bersifat teknis, dan tidak berurusan dengan masalah mo­ral." Ini merupakan sikap dan perilaku yang keliru. Karena niscaya bersentuhan dengan kehidupan manusia, maka profesi pun memiliki dimensi moral dan etika. Kasus bendungan Kedung Ombo, misalnya, menyeruak karena ada sejumlah orang melihat rencana pembangunan bendungan ini dari segi kemanusiaan.

Setiap profesi menghadapi sejumlah masalah kemanusiaan, yang tentu saja harus ditangani dengan mengacu kepada nilai-nilai moral. Profesi kedokteran, hukum, jurnalistik, guru, insinyur, dan sete­rusnya, pada saat-saat tertentu harus berhadapan dengan masalah-masa­lah moralitas ini. Menjadi semakin jelas, pengertian yang benar terhadap istilah "profesionalisme" mempunyai cakup­an makna cukup luas, karena tidak hanya berkenaan dengan keahlian dan penghargaan, tetapi juga menyentuh dimensi moral. Karena itu, merupakan suatu kerharusan bagi setiap profesi untuk memiliki kode etik, yang disebut etika profesi (professional ethics). Kode etik ini yang berfungsi mengatur perilaku para anggota masyarakat profesi. Tentu saja, dalam setiap masyarakat profesi terdapat anggota-anggota yang mengindahkan norma-norma etika, tetapi ada juga anggota-anggota yang tidak mengindahkan sama sekali norma-norma etika.

sumber : Mudjiarahardjo

PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU [2]

Written by Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si

Profesi dan Profesionalisasi Keguruan

image Guru sebagai profesi perlu diiringi dengan pemberlakuan aturan profesi keguruan, sehingga akan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi seseorang yang berprofesi guru, antara lain: Indonesia memerlukan guru yang bukan hanya disebut guru, melainkan guru yang profesional terhadap profesinya sebagai guru. Aturan profesi keguruan berasal dari dua kata dasar profesi dan bidang spesifik guru/keguruan.

Secara logik, setiap usaha pengembangan profesi (professionalization) harus bertolak dari konstruk profesi, untuk kemudian bergerak ke arah substansi spesifik bidangnya. Diletakkan dalam konteks pengembangan profesionalisme keguruan, maka setiap pembahasan konstruk profesi harus diikuti dengan penemukenalan muatan spesifik bidang keguruan. Lebih khusus lagi, penemukenalan muatan didasarkan pada khalayak sasaran profesi tersebut. Karena itu, pengembangan profesionalisme guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah akan menyentuh persoalan: (1) sosok profesional secara umum, (2) sosok profesional guru secara umum, dan (3) sosok profesional guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.[1] Bagaimana dengan pekerjaan keguruan?

Tak diragukan, guru merupakan pekerjaan dan sudah menjadi sumber penghasilan bagi begitu banyak orang, serta memerlukan keahlian berstandar mutu atau norma tertentu. Secara teoretik, ini sejalan dengan syarat pertama profesi menurut Ritzer (1972), yakni pengetahuan teoretik (theoretical knowledge). Guru memang bukan sekedar pekerjaan atau mata pencaharian yang membutuhkan ketrampilan teknis, tetapi juga pengetahuan teoretik.[2] Sekedar contoh, siapa pun bisa trampil melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK), tetapi hanya seorang dokter yang bisa mengakui dan diakui memiliki pemahaman teoretik tentang kesehatan dan penyakit manusia.

Pun demikian dengan pekerjaan keguruan. Siapa saja bisa trampil mengajar orang lain, tetapi hanya mereka yang berbekal pendidikan profesional keguruan yang bisa menegaskan dirinya memiliki pemahaman teoretik bidang keahlian kependidikan. Kualifikasi pendidikan ini hanya bisa diperoleh melalui pendidikan formal bidang dan jenjang tertentu.[3]

Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik menunjuk pada kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian menunjuk pada kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi profesional menunjuk pada kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial menunjuk kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.[4]

Tampaknya, Kendati syarat kualifikasi pendidikan terpenuhi, tak berarti dengan sendirinya seseorang bisa bekerja profesional, sebab juga harus ada cukup bukti bahwa dia memiliki keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu. Karena itu, belakangan ditetapkan bahwa sertifikasi pendidik merupakan pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Syarat kedua profesi adalah pemberlakuan pelatihan dan praktik yang diatur secara mandiri (self-regulated training and practice). Kalau kebanyakan orang bekerja di bawah pengawasan ketat atasan, tak demikian dengan profesi. Pekerjaan profesional menikmati derajat otonomi tinggi, yang bahkan cenderung bekerja secara mandiri. Sejumlah pelatihan profesional masih diperlukan dan diselenggarakan oleh asosiasi profesi. Gelar formal dan berbagai bentuk sertifikasi dipersyaratkan untuk berpraktik profesional. Bahkan, pada sejumlah profesi yang cukup mapan, lobi-lobi politik asosiasi profesi ini bisa memberikan saksi hukum terhadap mereka yang melakukan praktik tanpa sertifikasi terkait.

Bila tolak-ukur ini dikenakan pada pekerjaan keguruan, jelas kemantapan guru sebagai profesi belum sampai tahapan ini. Banyak guru masih bekerja dalam pengawasan ketat para atasan serta tidak memiliki derajat otonomi dan kemandirian sebagaimana layaknya profesi. Pun nyaris tanpa sanksi bagi siapa saja yang berpraktik keguruan meskipun tanpa sertifikasi kependidikan. Sistem konvensional teramat jelas tidak mendukung pemantapan profesi keguruan. Keputusan penilaian seorang guru bidang studi, misalnya, sama sekali tidak bersifat final karena untuk menentukan kelulusan, atau kenaikan kelas, masih ada rapat dewan guru. Tak jarang, dalam rapat demikian, seorang guru bidang studi harus “mengubah” nilai yang telah ditetapkan agar sesuai dengan keputusan rapat dewan guru.

Dalam konteks otoritas profesional tersebut, tampak berbeda antara otonomi profesi dosen dengan otonomi profesi guru. Dengan sistem kredit semester, seorang dosen bisa membuat keputusan profesional secara mandiri dan bertanggung-jawab. Keputusan seorang dosen profesional memiliki bobot mengikat sebagaimana keputusan seorang dokter untuk memberikan atau tidak memberikan obat tertentu. Tak sesiapa pun, termasuk Ketua Jurusan, Dekan, dan bahkan Rektor, yang bisa melakukan intervensi langsung terhadap penilaian yang telah dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswanya. Tentu saja, di balik otoritas demikian, juga dituntut adanya tanggung-jawab dan keberanian moral seorang tenaga profesional.

Guru bukan pedagang. Itu jelas, karena seorang pedagang yang baik hanya punya satu dorongan, yaitu memuaskan pelanggan agar mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Prinsip pembeli adalah raja, tidak berlaku dalam pekerjaan profesional keguruan. Ini terkait dengan syarat profesi ketiga, yaitu: kewenangan atas klien (authority over clients).

Karena memiliki pendidikan formal dan nonformal ekstensif, para profesional mengakui dan diakui memilik pengetahuan yang tak sesiapa pun di luar profesi yang bersangkutan dapat memahami secara penuh pengetahuan tersebut. Karena pengakuan demikian, maka seorang profesional melakukan sendiri proses asesmen kebutuhan, diagnosis masalah, hingga pengambilan tindakan yang diperlukan beserta tanggung-jawab moral dan hukumnya. Seperti seorang dokter yang tidak bisa didikte oleh seorang pasien untuk memberikan jenis perlakuan dan obat apa, demikian pula tak seorang peserta didik atau bahkan orangtua mereka yang berhak mendikte materi, metode dan penilaian seorang guru.

Guru profesional tidak boleh terombang-ambing oleh selera masyarakat, karena tugas guru membantu dan membuat peserta didik belajar. Perlu diingat, seorang guru atau dosen memang tidak diharamkan untuk menyenangkan peserta didik dan mungkin orangtua mereka. Namun demikian, tetap harus diingat bahwa tugas profesional seorang pendidik adalah membantu peserta didik belajar (to help the others learn), yang bahkan terlepas dari persoalan apakah mereka suka atau tidak suka.

Syarat terakhir, pekerjaan profesional juga ditandai oleh orientasinya yang lebih kepada masyarakat daripada kepada pamrih pribadi (community rather than self-interest orientation). Pekerjaan profesional juga dicirikan oleh semangat pengutamaan orang lain (altruism) dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat ketimbang dorongan untuk memperkaya diri pribadi. Walaupun secara praktik boleh saja menikmati penghasilan tinggi, bobot cinta altruistik profesi memungkinkan diperolehnya pula prestise sosial tinggi.

Adapun karakteristik profesional minimum guru, berdasarkan sintesis temuan-temuan penelitian, telah dikenal karakteristik profesional minimum seorang guru, yaitu: (1) mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya, (2) menguasai secara mendalam bahan belajar atau mata pelajaran serta cara pembelajarannya, (3) bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi, (4) mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, dan (5) menjadi partisipan aktif masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.[5]

Secara substantif, sejumlah karakteristik tersebut sudah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Beberapa di antaranya adalah: (1) menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, (2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, (3) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu, (4) menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik, (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik, dan (6) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

Mencermati sejumlah materi sajian dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan guru dalam jabatan ini, tampak jelas bahwa penekanan yang diberikan pada aspek kompetensi, sedangkan aspek-aspek lain dari penguatan profesi belum cukup tampak dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan ini. Karena itu, saya berharap agar sejumlah aspek yang masih tercecer bisa diagendakan di luar kurikulum tertulis (written curriculum), agar sosok profesional guru madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar yang dihasilkan merupakan sosok profesional yang utuh.

Akhirnya, memang masih cukup panjang dan berliku jalan untuk menegakkan profesi keguruan. Selain keharusan untuk menuntaskan persyaratan kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi, masih ada tantangan yang lebih berdimensi legal dan moral. Namun demikian, satu atau dua langkah sudah berhasil dilakukan. Kalau dari perspektif kemauan politik sudah pengakuan terhadap profesi guru dan dosen sudah diundangkan, maka dari perspektif guru sendiri juga harus ada usaha untuk senantiasa memantapkan profesinya.

Kalau transformasi organisasi profesi berhasil dilakukan, maka letak kendali (locus of control) profesi keguruan, seperti kewenangan sertifikasi, evaluasi dan pemberian sanksi, juga bergeser dari ranah politik pemerintah ke ranah profesi keguruan. Karena pergeseran letak kendali dari pemerintah ke organisasi profesi menyangkut kewenangan dan sumberdaya untuk sertifikasi, akreditasi, dan evaluasi, maka persoalan menjadi sangat berdimensi politik serta sarat dengan konflik kepentingan.

Dari perspektif struktur kekuasaan, mungkinkah para pejabat birokrasi pendidikan yang masih berkecenderungan senantiasa memperluas bidang kekuasaan, merelakan terjadinya redefinisi kekuasaan menjadi lebih terbatas? Atau, bisakah watak birokrasi pendidikan kita yang senantiasa ingin memusatkan kekuasaan pada sekelompok kecil orang, diubah agar terjadi redistribusi kekuasaan kepada masyarakat sipil seperti organisasi profesi keguruan?

Dari perspektif kultur masyarakat, bisakah kita mengubah mentalitas masyarakat berorientasi serba-negara (state-oriented society) ini menjadi masyarakat yang berorientasi pada jasa nyata dan prestasi (merit and achievement-oriented society)? Beranikah para guru mengambil-alih kembali (reclaiming) sebagian kewenangan yang sudah cukup lama kita serahkan kepada negara dan atau pemerintah?

Bila jawaban positif kita berikan, maka sudah saatnya kita menyiapkan kata perpisahan kepada sertifikasi, akreditasi, dan evaluasi oleh pemerintah. Sudah saatnya organisasi profesi keguruan melakukan sertifikasi profesi keguruan. Sudah saatnya akreditasi sekolah dan perguruan tinggi dilakukan oleh lembaga independen. Sudah saatnya pula pelaksanaan dan keputusan hasil evaluasi peserta didik dilakukan oleh para pendidik profesional. Sekian.


[1] Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

[2] Sakban Rosidi, Sistem Kredit dan Profesionalisasi Keguruan, Surya, 13 Maret 2007.

[3] Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

[4] Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

[5] Supriadi, D. Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.

sumber : Mudjiarahardjo

Pengukuran, Penilaian dan Evaluasi dalam Pembelajaran

Pengukuran, Penilaian dan Evaluasi
Definisi Pengukuran

  • Menurut Mahrens; pengukuran dapat diartikan sebagai informasi berupa angka yang diperoleh melalui proses tertentu.
  • Menurut Suharsimi Arikunto; pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran
  • Menurut Lien; pengukuran adalah sejumlah data yang dikumpul dengan menggunakan alat ukur yang objektif untuk keperluan analisis dan interpretasi

Definisi Penilaian

  • Menurut Suharsimi Arikunto; menilai adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan baik, penilaian yang bersifat kuantitatif
  • Menurut Mahrens; penilaian adalah suatu pertimbangn professional atau proses yang memungkinkan seseorang untuk membuat suatu pertimbangan mengenai nilai sesuatu

Definisi Evaluasi

  • Menurut Norman E. Grounloud; evaluasi dalah suatu proses yang sistematik dan berkesinambungan untuk mengetahui efisien kegiatan belajar mengajar dan efektifitas dari pencapaian tujuan instruksi yang telah ditetapkan.
  • Menurut Edwin Wond dan Gerold W. Brown; evaluasi pendidikan atau proses untuk menentukan nilai dari segala sesuatu yang berkenaan dengan pendidikan
  • Evaluasi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang telah dicapai seseorang.

Fungsi evaluasi

  • Sebagai alat seleksi
  • Sebagai alat pengukur keberhasilan
  • Sebagai alat penempatan
  • Sebagai alat diagnostik

Tujuan evaluasi

  • Pada fungsi evaluasi (a), bertujuan untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan jurusan dan jenjang pendidikan tertentu
  • Pada (b dan d), bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan
  • Pada (c), bertujuan untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan
  • Untuk menetahui taraf kesiapan siswa dalam memahami bahan pelajarannya
  • Untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang digunakan
  • Dalam rangka promosi untuk mendapatkan bahan informasi dalam menentukan siswa untuk naik kelas, atau mengulang pada kelas yang sama

Tujuan evaluasi pendidikan

  • Untuk memberikan umpan balik (feed back) guna memperbaiki proses belajar mengajar
  • Untuk mengetahui hasil kemajuan belajar siswa
  • Untukmenempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang sesuai dan tepat.
  • Untuk menemukan kesulitan belajar siswa dan factor penyebabnya (diagnostic)

Prinsip penilaian

  • Prinsip keseluruhan (integritas); prinsip ini menghendaki bahwa suatu penilaian harus mempertimbangkan seluruh aspek yang berhubungan dengan pribadi siswa atau objek yang akan dinilai
  • Prinsip berkesinambungan kontinuitas; menurut prinsip ini penilaian merupakan proses yang terus menerus.
  • Prinsip kesesuaian (objektivitas); penilaian yang baik harus didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya dan sesuai dengan kenyataan yang terdapat pada siswa.

Tes
Pengertian test

    Secara harfiah kata “test” berasal dari kata bahasa prancis kuno: testum yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes yang berarti ujian atau percobaan.
    Dari segi istilah, menurut Anne Anastasi, test adalah alat pengukur yang mempunyai standar obyektif sehingga dapat digunakan secara meluas, serta dapat betul-betul digunakan dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Sedangkan menurut F.L. Geodenough, test adalah suatu rangkaian tugas yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dengan maksud untuk membandingkan kecapan antara satu dengan yang lain.
    Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa test adalah cara yang dapat digunakan atau prosedur yang dapat ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian yang dapat berbetuk pemberian tugas, atau serangkaian tugas sehingga dapat dihasilkan nilai yang dapat melambangkan prestasi.
  1. Fungsi test
    • Sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hal ini test berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu
    • Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, karena melalui test tersebut dapatdiketahui seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai.
  2. Macam-macam test
    • Menurut pelaksanaannya dalam praktek test terbagi atas:
      • Tes tulisan (written tes), yaitu test yang mengajukan butir-butir pertanyaan dengan mengharapkan jawaban tertulis. Biasanya test ini digunakan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
      • Test lisan (oral test), yaitu tes yang mengajukan pertanyan-pertanyaan dengan menghendaki jawaban secara lisan. Test ini juga dilakukan untuk aspek kognitif peserta didik.
      • Test perbuatan (performance test), yaitu tes yang mengajukan pertanyan-pertanyaan dengan menghendaki jawaban dalam bentuk perbuatan. Test ini digunakan untuk menilai aspek psikomotor/ keterampilan peserta didik.
    • Menurut fungsinya test terbagi atas:
      • Tes formatif (formative test), yaitu test yang dilaksanakan setelah selesainya satu pokok bahasan. Test ini berfungsi untuk menetukan tuntas tidaknya satu pokok bahasan. Tindak lanjut yang dapat dilakukan setelah diketahui hasil test formatif peserta didik adalah:
        • Jika materi yang ditestkan itu telah dikuasai, maka pembelajaran dilanjutkan dengan pokok bahasan yang baru.
        • Jika ada bagian-bagian yang belum dikuasai oleh peserta didik, maka sebelum melanjutkan pokok bahasan yang baru, terlebih dahulu diulangi atau dijelaskan kembali bagian-bagian yang belum di kuasai. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki tingkat penguasaan peserta didik
      • Tes sumatif (summative test), yaitu test yang diberikan setelah sekumpulan satuan program pembelajaran selesai diberikan. Disekolah test ini dikenal sebagai ulangan umum.
      • Test diagnostik (Diagnostic test), yaitu test yang dilakukan untuk menentukan secara tepat, jenis kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu.
    • Menurut waktu diberikannya test tergagi atas:
      • Pra test (pre test), yaitu test yang diberikan sebelum proses pembelajaran. Test ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Jenis-jenis pra test antara lain:
        • Test persyaratan (Test of entering behavior), yaitu tes yang dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan dasar yang menjadi syarat guna memasuki suatu kegiatan tertentu.
        • Input test (test of input competence), yaitu test yang digunakan menentukan kegiatan belajar yang relevan, berhubungan dengan kemampuan dasar yang telah dimiliki oleh peserta didik.
      • Test akhir (Post test), yaitu test yang diberikan setelah dilaksanakan proses pembelajaran. Tes tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat kemajuan intelektual (tingkat penguasaan materi) peserta didik. Biasanya test ini berisi pertanyaan yang sama dengan pra test.
    • Menurut kebutuhannya, macam test antara lain:
      • Psycho test, yaitu test tentang sifat-sifat atau kecenderungan atau hidup kejiwaan seseorang (peserta didik).
      • IQ test, yaitu test kecerdasan. Test ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseorang (peserta didik).
      • Test kemampuan (aptitude test), yaitu test bakat. Test ini bertujuan untuk mengungkap kemampuan atau bakat khusus yang dimiliki oleh seseorang.
    • Menurut jenisnya tes terbagi menjadi:
      • Test standar, yaitu test yang sudah dibakukan setelah mengalami beberapa kali uji coba (try out) dan memenuhi syarat test yang baik.
      • Test buatan guru, yaitu test yang dibuat oleh guru.
    • Menurut jenis waktu yang disediakan test terdiri atas:
      • Power test, yakni test dimana waktu yang disediakan untuk menyelesaikan test tidak dibatasi.
      • Speed test, yaitu test dimana waktu yang disediakan untuk menyelesaikan test dibatasi.
  • Ranah kognitif (kemampuan intelek) ; meliputi :
    • Mengenal atau mengingat kembali
    • Pemahaman
    • Penerapan atau aplikasi
    • Perincian atau analisis
    • Pemanduan atau sintesis
    • Evaluasi
  • Ranah afektif ; berhubungan dengan pandangan siswa
  • Ranah psikomotorik ; berhubungan dengan kerja otot atau keterampilan, meliputi :
    • Persepsi
    • Kesediaan bertindak
    • Menirukan dan mencoba
    • Gerak mekanik
    • Gerak kompleks
  • Standar penilaian ; terdiri dari :
    • Standar mutlak atau standar absolute (seperti yang dilakukan pada system belajar tuntas)
    • Standar relative (tergantung pada guru)

Kriteria Tes yang Baik

  • Validitas (Ketepatan); Suatu alat pengukur dapat dikatakan alat pengukur yang valid apabila alat pengukur tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur secara tepat.
  • Reliabilitas merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika diuji ulang dengan tes yang sama pada kesepatan yang berbeda, atau dengan seperangkat butir-butir ekuivalen yang berbeda, atau pada kondisi pengujian yang berbeda
  • Objektivitas; Suatu tes dikatakan obyektif jika tes tersebut diajukan kepada beberapa penilai, tetapi memberikan skor yang sama, untuk disiapkan kunci jawaban (scorring key).
  • Memiliki discrimination power (daya pembeda); Tes yang dikatakan baik apabila mampu membedakan anak yang pandai dan anak yang bodoh.
  • Mencakup ruang lingkup (scope) yang sangat luas dan menyeluruh; Tes yang baik harus memiliki komphrehensi veenes, ini akan menyisihkan siswa yang berspekulasi dalam menempuh tes.
  • Praktis; mencakup :
    • Mudah dipakai/ diperiksa
    • Hemat biaya
    • Mudah diadministrasikan
    • Tidak menyulitkan guru dan sekolah.

Jenis-jenis validitas

  • Validitas ramalan (Predictive validity); artinya ketepatan (kejituan) dari suatu alat pengukur ditinjau dari kemampuan tes tersebut untuk meramalkan prestasi yang dicapainya kemudian.
  • Validitas bandingan (Concurent-validity); artinya kejituan daripada suatu tes dilihat dari korelasinya terhadap kecakapan yang telah dimiliki saat kini secara riil.
  • Validitas isi (Content validity); artinya kejituan daripada suatu tes ditinjau dari isi tes tersebut (representative).
  • Validitas susunan (Construct Validity); artinya kejituan daripada suatu tes ditinjau dari susunan tes tersebut.

Tingkat kesahihan dan keterandalan evaluasi ditentukan oleh :

  • Keadaan objek yang dievaluasi. Misalnya sasaran didik sedang dalam keadaan sedih dan senang, maka kalau orang tersebut dites, ia akan memberikan respon yang berbeda terhadap suatu tes atau ujian yang sama.
  • Alat pengukur. Alat yang kurang baik, misalnya penggaris yang melengkung, timbangan yang tidak pernah ditar dan sebagainya
  • Situasi pengukuran. Situasi yang akrab akan menghasilkan data yang berbeda dengan situasi yang tegang. Misalnya pada waktu evaluasi dilakukan, kelas ditunggu oleh Menteri hasilnya akan lain apabila ditunggu oleh muridnya.
  • Penyelenggaraan evaluasi. Evaluasi yang diselenggarakan secara tertib akan menghasilkan data yang berbeda dengan yang diselenggarakan secara kacau.

Macam-macam Tes Objektif

Bentuk Tes Benar Salah (True False)
Bentuk tes benar salah memiliki soal yang berupa statemen. Statemen tersebut dapat disusun sedemikian rupa, ada yang benar dan ada yang salah.

  • Kelebihan Tes Benar Salah
    • Dapat mencakup bahan yang luas dan tidak memakan tempat yang banyak
    • Mudah dalam penyusunannya
    • Petunjuk mengerjakannya mudah dimengerti
    • Dapat digunakan berkali-kali
    • Objektif
  • Kelemahan Tes Benar Salah
    • Mudah ditebak
    • Banyak masalah yang tidak dapat dinyatakan hanya dengan kemungkinan benar atau salah
    • Hanya dapat mengungkapkan daya ingat dan pengenalan kembali
  • Petunjuk Penyusunan
    • Hindari kalimat negatif, yakni kalimat yang mengandung kata “tidak” atau “bukan”
    • Pernyataan harus disusun sedemikian rupa sehingga siswa yang memiliki pengertian samar-samar dapat terkecoh dalam menjawabnya
    • Dalam menyusun keseluruhan tes, diharapkan item yang mengandung “salah sedikit” cukup banyak
  • Cara Melakukan Pen-skor-an Tes Benar Salah
    • Dengan Denda
      Menggunakan rumus :
      Skor = Jumlah jawaban benar – Jumlah jawaban Salah
  • Tanpa Denda
    Menggunakan rumus : Skor = Jumlah jawaban yang benar

Bentuk Pilihan Ganda (Multiple Choice Test)
Tes pilihan ganda merupakan tes yang menggunakan pengertian/ pernyataan yang belum lengkap dan untuk melengkapinya maka kita harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban benar yang telah disiapkan.

  • Pilihan ganda biasa (melengkapi pilihan)
    Bentuk ini merupakan suatu kalimat pernyataan yang belum lengkap dan diikuti empat atau lima kemungkinan jawaban yang tepat dan melengkapi pernyataan tersebut.
  • Hubungan antar hal (Sebab akibat)
    Bentuk tes ini terdiri dari dua kalimat : satu kalimat pernyataan dan satu kalimat alasan. Ditanyakan apakah pernyataan memiliki hubungan sebab akibat atau tidak dengan alasan.
  • Analisa Kasus
    entuk tes analisa kasus ini menghadapkan peserta pada satu masalah.
  • Membaca Diagram, atau tabel
    Bentuk soal ini mirip dengan bentuk pilihan ganda biasa, hanya saja disertai dengan tabel.
  • Asosiasi pilihan ganda
    Bentuk soal ini sama dengan bentuk soal melengkapi pilihan, yakni suatu pernyataan yang tidak lengkap yang diikuti dengan beberapa kemungkinan, hanya perbedaan pada bentuk asosiasi pilihan ganda kemungkinan jawaban bisa lebih dari satu, sedangkan melengkapi pilihan hanya satu yang paling tepat.Petunjuk :
    Pilih A jika (1), (2) dan (3) benar
    Pilih B jika (1) dan (3) benar
    Pilih C jika (2) dan (4) benar
    Pilih D jika hanya (4) yang benar
    Pilih E jika semuanya benar

Saran Pembuatan Soal Pilihan Ganda

a) Pernyataan dan pilihan merupakan suatu rangkaian kalimat
b) Hindari pilihan yang tidak ada kaitannya satu sama lain
c) Buat pilihan yang mirip dengan jawaban kunci
d) Letak kunci jawaban sebaiknya tidak selalu berada pada tempat (poin) yang sama
e) Hindari kaitan antara satu soal dengan soal lainnya

Cara Memberikan Skor

a) Tanpa Denda
Skor = Banyaknya jawaban yang benar
b) Dengan Denda

Menjodohkan (Matching Test)
Menjodohkan terdiri atas satu sisi pertanyaan dan satu sisi jawaban, setiap pertanyaan mempunyai jawaban pada sisi sebelahnya. Siswa ditugaskan untuk memasangkan atau mencocokkan, sehingga setiap pertanyaan mempunyai jawaban yang benar.

  • Saran Penulisan
    • Banyaknya jawaban di sebelah kanan lebih dari jawaban di sebelah kiri
    • Lebihnya jawaban hendaknya menunjukkan jawaban yang salah
    • Materinya setiap sisi baiknya mengenai satu pokok bahasan saja
    • Pisahkan menjadi dua kolom, kolom pertama memuat jawaban, nomor soal dan pertanyaan. Sedangkan kolom kedua memuat kode dan pilihan jawaban.
  • Cara Memberikan Skor
    Penskoran pada tes menjodohkan tidak diberikan denda terhadap jawaban yang salah
    Skor = Jumlah jawaban benar

Tes Isian (Complementary Test)
Tes isian terdiri dari kalimat yang dihilangkan (diberi titik-titik). Bagian yang dihilangkan ini yang diisi oleh peserta tes merupakan pengertian yang diminta agar pernyataan yang dibuat menjadi pernyataan yang benar.

Cara Memberikan Skor
Pada tes ini sulit dilakukan tebakan, sehingga tidak diperlukan denda terhadap jawaban yang salah. Maka rumus yang digunakan adalah :
Skor = Jumlah jawaban benar

Tes Objektif
Bentuk Tes Objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif.
Kelebihan Tes Objektif

  • ebih mewakili isi dan mencakup materi yang luas
  • Lebih mudah dan cepat karena pemeriksaannya menggunakan kunci
  • Pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain
  • Dapat digunakan untuk menilai kelompok yang besar
  • Menghindari kemungkinan siswa berspekulasi dalam mempelajari bahan pelajaran
  • Tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi

Kelemahan Tes Objektif

  • Penyusunan tes sukar dan memerlukan waktu yang cukup banyak
  • Memberi peluang kepada siswa untuk memberikan jawaban yang bersifat coba-coba (untung-untungan)
  • Kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk menyatakan kemampuan ilmiahnya
  • Sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi
  • Kerjasama antar siswa dalam mengerjakan soal lebih terbuka
  • Menggunakan bahan (kertas) yang lebih banyak

Tes Uraian dan cara pembuatannya
Tes Uraian atau Subjective Test (Essay Test)Tes uraian ialah tes yang disajikan dalam bentuk uraian, yang mengharapkan jawaban dalam bentuk uraian pula. Biasanya untuk mengukur kemampuan anak dalam menjabarkan, memadukan, dan menilai aspek kognitif di samping kemampuan lainnya.
Kelebihan Tes Uraian

  • Mudah disiapkan dan disusun
  • Siswa tidak mudah berspekulasi
  • Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusunnya dalam kalimat yang baik
  • Untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami dan menguasai materi
  • Ekonomis, sebab dapat menggunakan kertas yang sedikit

Kelemahan Tes Uraian

  • Kadar validitas dan reliabilitas rendah
  • Scope yang dinilai sempit
  • Pemeriksaan yang sulit dan subjektif
  • Hanya dapat diperiksa oleh guru yang bersangkutan

Petunjuk Penyusunan Tes Uraian

  • Hendaknya tes meliputi ide-ide pokok bahan yang akan dites-kan
  • Soal tidak sama persis dengan contoh yang ada pada catatan
  • Pada waktu menyusun soal, hendaknya juga dibuatkan kunci jawaban
  • Pertanyaan menggunakan kata tanya yang bervariasi
  • Hendaknya rumus yang digunakan dalam menjawab soal jelas dan mudah dipahami
  • Hendaknya ditegaskan model jawaban yang dikehendaki oleh pembuat, untuk itu harus spesifik dan tidak terlalu umum

Cara Melakukan Pen-skor-an Tes Uraian
Perhatikan petunjuk penyusunan soal, untuk menentukan skor jawaban sebaiknya digunakan kriteria yang akan digunakan
Setiap jawaban soal hendaknya diklasifikasi dalam 4 atau 5 tingkatan, dengan skor 0, 1, 2, 3, 4 atau dengan huruf A, B, C, D dan E.
Tiap nomor soal seharusnya ditentukan bobot masing-masing
Skor mentah yang diperoleh ditransfer ke nilai 1 – 10 atau 1 – 100
Contoh : Apakah yang dimaksud dengan titik fokus pada elips?

PENILAIAN KELAS

Penilaian di kelas dapat terjadi dan atau dilakukan pada setiap waktu. Tanggung jawab guru adalah untuk menggunakan pengalaman mengajar penuh arti sebagai pengalaman penilaian yang penuh arti pula. Seperti yang dikatakan oleh Hein dan Price (1994) menyatakan bahwa, apapun yang dikerjakan seorang siswa dalam kelas dapat digunakan untuk objek penilaian. Penilaian yang efektif dapat memperbaiki kegiatan belajar dan mengajar. Sehingga penilaian menjadi suatu fokus yang berkelanjutan dalam kelas, sama sekali tidak dapat dibedakan dan dipisahkan dari pengajaran dan kurikulum. Suatu pandangan tentang standar penilaian dan pembelajaran merupakan dua sisi mata uang yang sama dan penting bagi semua siswa untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi di dalam belajar.

Berdasarkan tujuan, maka penilaian kelas terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Penilaian Formatif (formative assessment)

Penilaian formatif merupakan penilaian yang menyediakan informasi kepada siswa dan guru untuk digunakan dalam memperbaiki kegiatan belajar dan mengajar. Hal ini sering dilaksanakan secara informal dan berkelanjutan, meski mereka tidak menyadarinya. Data-data dari penilaian-penilaian sumatif dapat digunakan dalam langkah formatif (Atkin, Black, & Coffey, 2000).

Penilaian formatif yang dirancang secara terencana, terarah dan terstruktur sebagai bagian dari pembelajaran, maka dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Atkin, Black, & Coffey, (2000) memberikan ciri-ciri penilaian formatif dalam bentuk pertanyaan berikut:

- Kemana tujuan anda?

- Dimana anda sekarang?

- Apa yang anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut?

Setelah menyikapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, sebagai suatu panduan, penting untuk dicatat bahwa tidak satupun blueprint atau model terbaik untuk menggunakan penilaian sebagai alat, terutama sekali untuk mendukung dan memudahkan pelajaran siswa. Pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut disediakan sebagai suatu kerangka untuk meraih penilaian yang manjur.

Stiggins (2001), menyarankan kepada para guru untuk memperhatikan hal-hal berikut dalam merencanakan penilaian kelas, dimana kelima hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kelima hal tersebut yaitu:

a. Penguasaan isi pengetahuan, termasuk mengetahui dan mengerti.

b. Penggunaan pengetahuan untuk memberi alasan dan memecahkan permasalahan.

c. Pengembangan keterampilan

d. Pengembangan kemampuan untuk menciptakan produk-produk tertentu yang memenuhi standar.

e. Pengembangan tentang pentingnya pengaturan atau penempatan.

Para guru dapat menggunakan data penilaian untuk membuat keputusan-keputusan yang menyangkut:

- Kelayakan pengembangan dari isi

- Ketertarikan siswa akan isi pelajaran

- Efektivitas dari kegiatan pelajaran dalam menghasilkan hasil belajar yang diharapkan

- Efektivitas dari pemberian contoh-contoh

- Pemahaman dan kemampuan siswa harus dipergunakan sejak memilih kegiatan dan contoh-contoh.

2. Penilaian Sumatif (assessment of learning)

Anderson (2003), menyatakan bahwa penilaian adalah proses dari pengukuran informasi guna membuat keputusan. Kemudian Popham (1995:3) mempertegas bahwa “educational assesment is a formal attempt to determine students’ status with respect to educational variables of interest”. Penilaian juga memiliki terminologi khusus guna mendeskripsikan sekalian aktivitas yang dikerjakan oleh pengajar untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan, ketrampilan dan sikap dari para pembelajar. Pengumpulan data dari penilaian formal (tes obyektif) dan data informal (observasi atau daftar isian) termasuk aktivitas penilaian ini (Marsh, 1996).

Uba dan Freed (2000) mendefinisikan penilaian sebagai proses dari pengumpulan dan pengujian informasi untuk meningkatkan kejelasan pengertian tentang apa yang sudah dipelajari oleh pembelajar dari pengalaman-pengalamannya.

Popham (1995) memberikan alasan perlunya melakukan penilaian, yaitu penilaian berfungsi untuk:

1. Mendiagnosa kekuatan dan kelemahan pembelajar.

2. Memantau kemajuan belajar.

3. Memberi atribut pemberian nilai.

4. Menentukan efektivitas pengajaran

Herman, Aschbacher, dan Winters (1992) menyatakan dua tujuan yang paling dasar dalam melakukan penilaian yaitu:

1. Menentukan sejauh mana pembelajar telah menguasai pengetahuan khusus atau ketrampilan-ketrampilan (content goal).

2. Mendiagnosa kelemahan dan kelebihan pembelajar dan merancang pembelajaran yang sesuai (process goals).

Penilaian sumatif (assessment of learning) merupakan jenis penilaian yang orientasinya adalah pengumpulan informasi tentang pembelajaran pada rentang waktu tertentu atau pada akhir suatu unit pelajaran. Penilaian sumatif dilakukan pada akhir semester atau unit instruksional untuk menilai kualitas dan kuantitas akhir pencapaian belajar siswa atau kesuksesan dari program instruksional (Weeben, Winter, dan Beroadfood: 2002).

Sehubungan dengan defenisi di atas, penilaian sumatif lebih menekankan pada hasil dan dilaksanakan satu kali untuk satu semester atau setiap akhir dari suatu program instruksional. Peranan guru dan tes eksternal yang terstandarisasi menjadi sangat penting, sehingga validitas dan reliabilitas instrument penilaian harus terpenuhi. Hasil penilaian sumatif ini berfungsi untuk grading clacement, promotion, dan accountability. Penilaian jenis ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Dalam hal motivasi, penilaian jenis ini sangat menguntungkan bagi siswa yang memperoleh prestasi yang tinggi. Sebaliknya, bagi siswa yang memperoleh prestasi yang rendah akan memiliki motivasi yang rendah yaitu rasa pesimis.

3. Penilaian Untuk Belajar (assessment for learning)

Penilaian untuk belajar pada dasarnya adalah penilaian formatif yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tujuan penilaian formatif secara benar. Penilaian untuk belajar muncul sebagai akibat kegagalan pelaksanaan penilaian formatif.

Penilaian untuk belajar merupakan model penilaian yang lebih memihak pada membantu siswa untuk lebih memahami dan menguasai materi pelajaran yang diberikan, dengan memberi kesempatan pada siswa untuk lebih bertanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri.

Penilaian untuk belajar merupakan penilaian yang terintegrasi secara terus menerus selama proses belajar mengajar berlangsung. Aktivitas siswa akan dipantau dan diamati, guru menjadi pengajar sekaligus pendidik. Guru harus dapat menjadikan penilaian sebagai sarana untuk memotivasi dan membantu siswa dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar mereka sendiri.

Prinsip keadilan dalam penilaian

Pada dasarnya penilaian perlu memberi kesempatan secara optimal pada setiap siswa untuk menunjukan kemampuan yang telah dimilikinya. Oleh karena itu, perlu kiranya menilai siswa secara komprehensip dari hasil pekerjaan mereka mulai dari kemampuan menulis, pamiliaritas dengan konteks masalah, membaca secara menyeluruh

Standar dalam penilaian biasanya ditulis dengan keyakinan bahwa semua siswa diharapkan untuk mengejar dan mencapai standar yang tinggi. Dalam standar, tugas-tugas penilaian harus ditetapkan dengan berbagai konteks, melibatkan para siswa dengan kepentingan dan pengalaman yang berbeda, dan tidak mengasumsi perspektif atau pengalaman dari jenis kelamin tertentu, rasial atau kelompok etnik. Prinsip kesesuaian dalam penilaian kelas harus jelas, penilaian harus adil, terbuka, dan patut mendukung semua siswa untuk memperoleh standar yang tinggi.

Penilaian juga perlu memperhatikan standar keterkaitan, menekankan pentingnya menjamin bahwa setiap penilaian sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Data hasil penilaian dapat digunakan untuk kemajuan belajar siswa, membuat keputusan instruksional, mengevaluasi prestasi, atau evaluasi program (De Lange: 1996).

Keterkaitan dalam penilain kelas dapat disempurnakan dengan sederhana jika proses balajar mengajar juga terkait dan penilaian merupakan bagian integral dari proses tersebut.

Orientasi penilaian kelas

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka tampak bahwa penilaian kelas merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Hasil penilaian kelas berguna:

1. Sebagai umpan balik bagi siswa agar mengetahui kemampuan dan kekurangannya sehingga termotivasi meningkatkan dan memperbaiki hasil belajarnya.

2. Untuk memantau kemampuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami siswa sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remidiasi.

3. Sebagai umpan balik bagi guru untuk memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan.

4. Sebagai masukan bagi guru guna merancang kegiatan belajar sedemikian rupa sehingga para siswa dapat mencapai kompetensi dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda.

5. Sebagai informasi untuk orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan.

Atas dasar kegunaan hasil penilaian kelas tersebut di atas, maka ada beberapa keunggulan penilaian kelas, yaitu:

1. Pengumpulan informasi kemajuan belajar baik formal maupun informal diadakan dalam suasana yang menyenangkan dan memungkinkan adanya kesempatan yang terbaik bagi siswa untuk menunjukan apa yang dipahami dan yang mampu dikerjakan.

2. Prestasi belajar siswa terutama tidak dibandingkan dengan prestasi kelompok, tetapi dengan prestasi atau kemampuan yang dimiliki sebelumnya.

3. Pengumpulan informasi dilakukan dengan berbagai cara agar gambaran kemampuan siswa dapat lebih lengkap terdeteksi.

4. Siswa tidak sekedar dilatih memilih jawaban yang tersedia, tetapi lebih dituntut mengeksplorasi dan memotivasi diri untuk mengerahkan potensinya dalam menanggapi dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan caranya sendiri.

5. Pengumpulan informasi menentukan ada tidaknya kemajuan belajar, dengan demikian siswa diberi kesempatan memperbaiki prestasi belajarnya.

6. Penilaian tidak hanya dilaksanakan setelah proses belajar mengajar, tetapi bisa dilaksanakan ketika proses belajar mengajar berlangsung (penilaian proses). Dengan demikian penilaian kelas mengurangi dikhotomi antara PBM dan kegiatan penilaian serta antara kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

7. Kegiatan penilaian karya siswa dapat dibahas guru dengan para siswa sebelum karya itu dikerjakan. Dengan demikian, siswa mengetahui patokan penilaian yang akan digunakan dan secara tidak langsung terdorong agar berusaha mencapai harapan (standar yang dituntut guru).